Rencana Kedatangan Nelayan Pantura, Kadis Perikanan Anambas: Nelayan Kami Belum Sejahtera

oleh -410 views
Effi Sjuhairi,S.Sos  Kepala Dinas Perikanan, Pertanian dan Pangan (DP3) Kabupaten Kepulauan Anambas (KKA). Sumber Foto : Screenshots WhatsApp Effi Sjuhairi.

ANAMBAS-ZONASIDIK.COM| Effi Sjuhairi  Kepala Dinas Perikanan, Pertanian dan Pangan (DP3) Kabupaten Kepulauan Anambas (KKA) meminta pemerintah pusat untuk memberdayakan nelayan lokal terlebih dahulu.

“Kalau saya jujur saja, kalau kami dari pemerintah daerah kalau bisa memperdayakan dulu lah nelayan-nelayan setempat. Tak usah datangkan dulu dari luar, masih banyak nelayan kita belum sejahtera. Maka pikirkan lah dulu nelayan kita di Natuna dan Anambas,” kata Effi Sjuhairi pada media zonasidik.com melalui telpon, Selasa (14/1/2020).

Menurut Effi Sjuhairi, Nelayan di Kabupaten Kepulauan Anambas membutuhkan dukungan pemerintah pusat untuk meningkatkan kesejateraan nelayan.

“Kalau mereka (nelayan) butuh armada bantu armada tangkap dan kalau butuh teknologi bantu teknologi,” ungkapnya.

Oleh karena itu, ia mengatakan pemerintah pusat seharusnya meningkatkan kesejahteraan nelayan di Kabupaten Kepulauan Anambas dan Kabupaten Natuna sebelum mendatangkan nelayan dari Pantai Utara (Pantura) Jawa ke laut Natuna Utara (perairan Natuna dan Anambas).

Ketika di tanya alat penangkapan ikan (API)  cantrang yang digunakan nelayan Pantura, dirinya menjelaskan bahwa API yang digunakan harus sesuai aturan.

“Kita berharap alat tangkap yang di gunakan adalah alat tangkap yang ramah lingkungan,” sebutnya.

Dirinya mempertegas kan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Anambas belum menyetujui terkait wacana pemerintah pusat untuk memobilisasi ratusan nelayan Pantura di laut Natuna Utara.

“Sekarang kita belum mensetujui datangnya nelayan dari Pantura, kita berharap perdayakan dulu nelayan kita lokal dengan cara apa yang kita lakukan selama ini,” terangnya.

Terkait langkah keberatan pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Anambas atas wacana tersebut, ia mengatakan pemerintah daerah belum mendapatkan pemberitahuan secara resmi dari pemerintah pusat.

“kami belum dapat secara tertulis baru berita-berita dan baru wacana kalau ada secara tertulis baru kami jawab, keinginan kami masih seperti itu, keberpihakan Pemerintah daerah tetap kepada masyarakatnya sendiri,” tutup Effi.

(Red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *