Dedi: Nelayan Kecil Jangan Diberatkan

oleh -282 views
Sekretaris HNSI Kabupaten Kepulauan Anambas, Dedi Syahputra (kiri) saat berdialog dengan Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau, Laode Faishal (kanan) di kantor DKP Kepri.

ANAMBAS-ZONASIDIK.COM| Sekretaris Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Kepulauan Anambas, Dedi Syahputra meminta pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tidak memberatkan nelayan kecil yang memiliki kapal penangkapan ikan berbobot kurang dari 10 GT (Gross Tonnage).

“Kami berharap Gubernur dan dinas terkait merespon keluhan nelayan kecil di Kepri khususnya Kabupaten Kepulauan Anambas atas kebijakan-kebijakan yang memberatkan nelayan kecil baik itu dalam proses pengurusan Tanda Daftar Kapal Perikanan (TDKP) dan penarikan restribusi daerah,” kata Dedi Syahputra, setelah bertemu Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Kepulauan Riau di Kantor DKP Kepri, Tanjungpinang, Rabu, (27/4/2022).

Menurut Dedi, dengan kepengurusan TDKP syaratnya ditambah Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Nomor Induk Berusaha (NIB) akan memberatkan nelayan kecil karena faktor rentang kendali, kurangnya sarana pendukung dan lain-lain.

“Kami di Anambas adalah Kabupaten Kepulauan yang terpisah-pisah tentu itu sangat memberatkan nelayan, apa lagi nanti kepengurusannya harus di Tanjungpinang seperti alat penangkapan ikan bagan tarik,” ungkapnya.

Terkait rencana pemerintah provinsi Kepri menarik restribusi alat penangkapan ikan bagan tarik, Dedi meminta ditinjau ulang.

“Ditinjau ulang lah, karena masyarakat masih belum pulih ekonominya pasca pandemi covid 19, hasil tangkapan nelayan menurun, apa lagi mayoritas pemilik bagan tarik dan nelayan, mereka mempunyai pinjaman di perbankan harus dibayar setiap bulan serta hasil tangkapan bagan tarik sebenarnya tidak jauh berbeda dengan hasil tangkapan nelayan pancing ulur,” ujar Dedi lulusan ilmu pemerintahan tersebut.

Dedi berharap Pemerintah Provinsi Kepri fokus kepada tugas dan fungsinya bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan.

“Pemerintah Provinsi Kepri harusnya fokus dulu bagaimana meningkatkan pelayanan, pembinaan, fasilitasi, pemberdayaan, perlindungan dan pengawasan dibidang kelautan dan perikanan, bukan malah membuat kebijakan yang merugikan dan memberatkan nelayan kecil” tutupnya. (Pin)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.