Dedi Minta Pemda Jemput Bola dalam Pendataan Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan untuk Nelayan

oleh -357 views
Nelayan Anambas saat mencari ikan.

ANAMBAS-ZONASIDIK.COM| Sekretaris Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Kepulauan Anambas, Dedi Syahputra menilai program BPJS Ketenagakerjaan untuk masyarakat belum berjalan sesuai harapan, terkhusus masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan.

Dedi mengungkapkan setidaknya ada dua alasan yang menyebabkan hal tersebut terjadi.

Pertama, lemahnya pendataan, maupun pembaharuan data yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dan Pemerintah Desa dalam mendaftarkan masyarakat menjadi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.

Kedua, kurangnya informasi dan sosialiasi terkait kemanfaatan BPJS Ketenagakerjaan kepada masyarakat.

Akibatnya, menurut Dedi, program yang baik tersebut belum berjalan sesuai dengan harapan. Dia mengatakan masih banyak nelayan aktif baik berprofesi sebagai nelayan atau tidak di Kartu Tanda Penduduk (KTP) tetapi sehari-hari melaut yang belum terdaftar.

“Dalam bulan ini aja, ada dua orang nelayan kita tertimpa musibah meninggal dunia dilaut pada saat kerja, keduanya belum terdaftar sebagai kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan,” ungkapnya.

Oleh karena itu, Dedi mengingatkan Pemerintah Daerah akan kewajibannya untuk melindungi dan meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja kepada masyarakat.

“Masyarakat yang bekerja dengan resiko tinggi dan ekonomi menengah kebawah seperti nelayan, petani, buruh harian lepas, ojek atau penambang harus menjadi prioritas untuk diperhatikan supaya sudah terjamin asuransi jiwanya,”

“Untuk itu, kita minta pemerintah daerah melalui Dinas Teknis jemput bola terkait hal ini, jangan sampai lalai dan terkesan tidak punya target dan waktu kerja,” sambungnya.

Dedi mengakui bahwa Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas sudah punya komitmen yang tinggi terkait perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan masyarakat melalui program BPJS Ketenagakerjaan, tetapi dalam pelaksanaan masih belum berjalan dengan baik.

“Selain pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau fokus terhadap hal ini, tinggal pendataan dan mengusulkan ke Provinsi yang belum tercover oleh Pemda Anambas,” tutupnya. (Pin)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.